BAB V
Sanksi
Pasal 19
Staff, volenteer, magang, paralegal, pendamping dan advokat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini maka Dewan Pengurus atau Direktur sesuai kewenangan dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis dan pemutusan hubungan kerja
Pasal 20
Teguran Lisan
Sanksi Teguran Lisan diberikan kepada Staff, Volunteer, Magang, Paralegal, Pendamping dan Advokat yang melakukan pelanggaran ringan.
Sanksi...
Plank
Penampakan plang kantor yayasan ATMA Solo.
Banner Perjuangan Untuk Perempuan
Perempuan berhak mendapat keadilan dan bebas dari kekerasan
Salah satu prog ATMA
Pelatihan pencegahan dan penanganan di Wonogiri yang merupakan kerja sama dengan WDP pada tahun 2012
Meeting
Pertemuan dengan WDP
Meeting2
Pertemuan yang diadakan oleh ATMA
Friday, August 29, 2014
Thursday, August 28, 2014
Peraturan Perlindungan Anak di ATMA (Part 3)
Thursday, August 28, 2014
No comments
BAB III
Standar Kompetensi
Pasal 8
Kompetensi Personal
Pengurus Yayasan, Pimpinan Lembaga/Direktur, Staff, Volunteer, Magang, Paralegal, Pendamping, dan Advokat anak harus memenuhi syarat:
Memiliki rasa sayang dan cinta anak.
Memiliki kepedulian, empati, dan responsif pada permasalahan anak.
Ramah, bersahabat, dan mampu bekerja sama dengan anak.
Menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat anak, menjunjung tinggi toleransi dan...
Wednesday, August 27, 2014
Peraturan Perlindungan Anak di ATMA (Part 2)
Wednesday, August 27, 2014
No comments
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Pendampingan adalah setiap upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pengurus Yayasan ATMA yang di maksud dalam peraturan ini adalah mereka yang namanya tercatat sebagai pengurus dalam...
Peraturan Perlindungan Anak di ATMA (Part 1)
Wednesday, August 27, 2014
No comments
Peraturan Yayasan ATMA
Nomor 4 Tahun 2013TentangPendampingan Terhadap Anak
ATMA
didirikan pada tanggal 7 April 1996 oleh kelompok aktivis pro-demokrasi di
Surakarta, di tengah gencarnya perjuangan untuk meraih demokrasi dan menegakkan
hukum serta HAM di Indonesia. Yang mana proses demokrasi dan penegakan hukum
serta HAM tersebut hanya dapat terjadi ketika proses transformasi dalam
masyarakat pun terjadi. Di sinilah ATMA ingin hadir sebagai...
Tuesday, August 26, 2014
Mantan Suami Tidak Mengurus Anak
Mantan Suami Menitipkan Anak di Panti Asuhan
Jangan korbankan anak-anak untuk keegoisan orang tua
Pertanyaan:
Saya resmi bercerai dengan suami sejak tahun 2011. Berdasarkan putusan PN hak asuh anak dari tiga anak masing-masing, anak pertama (14 tahun) dan kedua (11 tahun) ada pada mantan suami saya. Anak-anak mengaku pernah diancam dan disuruh untuk membuat pernyataan supaya ikut dengan ayahnya. Sedangkan anak bungsu (8 tahun) ada pada saya....
Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Pelayanan dan Proses Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Pemenuhan identitas anak merupakan hal yang penting dan wajib dipenuhi sebagai pemenuhan hak dari anak. Akta kelahiran menjadi salah satu hak dasar atas pemenuhan identitas anak. Dengan berbekal akta kelahiran maka setiap anak akan memiliki jaminan hak keperdataannya, yang kelak dikemudian hari akan sangat diperlukan.
Alur Sistem Pembuatan Akta Kelahiran
Prosedur...
Saturday, August 23, 2014
Skema Penanganan ABH di Yayasan ATMA solo
Saturday, August 23, 2014
No comments
Alur/Skema Penanganan Anak Berhadapan Hukum Di Yayasan ATMA
Skema Penanganan ABH di Yayasan ATMA solo
Keterangan:
Kasus mengenai ABH masuk ke ATMA melalui 3 cara:
1. Secara langsung, yaitu klien datang sendiri atau melaporkan melalui telepon.
2. Melalui rujukan, yaitu klien yang diarahkan ke ATMA dari lembaga mitra, APH, RS dan SKPD/Dinas.
3. Staff ATMA melakukan jemput bola atau datang secara langsung ke tempat ABH dengan beberapa...
Tuesday, August 19, 2014
Peran Aktif Masyarakat Sangat Dibutuhkan Untuk Menanggulangi Human Trafficking

Masyarakat Berperan Penting Mencegah dan Menangani Perdagangan Orang
Bersama-sama memerangi perdagangan orang
Sesuai UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 57 menyebutkan selain pemerintah daerah, masyarakat merupakan salah satu komponen stakeholder yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perdagangan orang. Di dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 juga disinggung mengenai keterlibatan masyarakat...
Monday, August 18, 2014
Human Trafficking (Perdagangan Manusia) di Indonesia

Mengenali Human Trafficking di Indonesia
Pengertian dari Human Trafficking
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Trafficking sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin...
Sunday, August 17, 2014
Saturday, August 16, 2014
Identitas Anak: Hak Yang Wajib Terpenuhi Dan Dilindungi (Part 2)
Identitas anak merupakan hak setiap anak Indonesia
Masalah Anak Luar Kawin
Pada artikel sebelumnya sempat disinggung adanya warga masyarakat yang melakukan pernikahan
sirri, juga kasus-kasus pelanggaran norma seperti perzinahan yang mengakibatkan
lahirnya anak. Fakta ini tidak dapat ditinggalkan sebagai akibat hubungan
tersebut. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang dilahirkan
di luar proses pernikahan, sebagaimana dimaksudkan...
Identitas Anak: Hak Yang Wajib Terpenuhi Dan Dilindungi (Part 1)
Identitas anak merupakan hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi
Anak dan Identitasnya
Pencatatan atas kelahiran anak adalah bukti identitas pertama yang
melekat pada anak sebagai wujud pengakuan negara terhadap warganya. Adanya akta
kelahiran merupakan satu alat bukti keperdataan bagi anak untuk mendapatkan hak
waris dari orangtuanya. Akta kelahiran dapat berfungsi bagi anak untuk mendapatkan
pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara seperti...
Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Hak Anak
Kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Anak
Kegiatan penyuluhan hukum hak anak diadakan pada hari Senin, 11 Agustus 2014. Melkianus Kura, SH, MPA selaku direktur ATMA menjadi pembicara pada kegiatan penyuluhan tersebut. Kegiatan penyuluhan Hukum Hak Anak diadakan di SD Klumprit 1, Sukoharjo. Dengan topik utama tentang hak-hak anak.
Melkianus Kura, SH, MPA menjadi pembicara pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Anak
Hak Anak harus diberikan di setiap...
Thursday, August 14, 2014
KPBH Yayasan Atma Soroti Kasus Penganiayaan 2 Bocah Polokarto
Berita dari timlo.net pada tanggal 1 Februari 2014
Ilustrasi penganiayaan diambil dari timlo.net melalui berita terkait
Kantor Pelayanan Bantuan Hukum
(KPBH) Yayasan Atma Solo mengaku prihatin dan menyesalkan atas tindakan
penganiayaan terhadap dua anak yang diduga melakukan percobaan pencurian
di Counter HP beberapa waktu lalu.
Berdasarkan rilis yang diterima wartawan, Sabtu (1/2), Pujiana sebagai Advokat Publik dan Dunung Sukocowati...
Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi untuk Anak Usia Dini
Rabu, 7 Agustus 2014 yang lalu Dunung Sukocowati, SH dan Adi C. Kritiyanto, SH menjadi pembicara dalam kegiatan penyuluhan bagi anak-anak di SD Cokroaminoto, Surakarta dengan kegiatan penyuluhan pendidikan anti korupsi bagi anak-anak.
Dunung Sukocowati, SH melakukan penyuluhan untuk anak-anak
Pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini
Pendidikan kepribadian untuk anak sejak dini merupakan pondasi untuk membentuk kepribadian yang baik...